Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Senin (10/9) sembilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Denpasar di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Badan Pendapatan Daerah mengikuti kegiatan Visitasi dan Simulasi Pemeringkatan Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Rombongan diterima langgsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar I Dewa Made Agung Gedung Pelayanan Publik Sewaka Dharma Lumintang  Kota Denpasar.

Ketua Komisi informasi Bali, Agus Astapa menjelaskan bahwa Pemeringkatan Badan Publik merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, untuk menjamin adanya keterbukaan informasi publik dari badan publik kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang No 14 tahun 2008. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memperingati hari hak untuk tahu informasi publik internasional yang jatuh pada tanggal 28 September mendatang.

Dalam kesempatan visitasi dan simulasi tersebut, Agus Astapa mengapresiasi PPID Kota Denpasar yang telah  berhasil meraih juara pertama keterbukaan informasi publik selama dua tahun berturut-turut. "Saya mengapresiasi Kota Denpasar yang dua tahun berturut-turut menempati peringkat pertama. Setelah saya lihat kesini, memang ternyata luar biasa Denpasar ini", ungkapnya. Dia menambahkan apa yang telah dilakukan Kota Denpasar ini bisa terus dipertahankan  bahkan terus ditingkatkan, karena dia menilai kebutuhan pelayanan informasi di tahun mendatang akan semakin penting dan urgent. "Dengan adanya UU. No. 14 Tahun 2008 ini akan memberikan jaminan bahwa hak hak masyarakat untuk mengakses informasi Badan Publik wajib tersedia", ungkapnya.

Pemerintah Kota Denpasar sendiri sangat konsen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dimana sejak awal sudah berkomitmen untuk menyediakan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Berbagai aplikasi baik  pengaduan maupun pelayanan publik sangat mudah diakses masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dewasa ini sangat memudahkan dalam memberikan pelayanan informasi.